PROGRAM DEMOKRASI RAKYAT DAN PENGUSAHA NASIONAL

Kepada klas tengah (pengusaha-pengusaha nasional) harus kita jelaskan terus terang, bahwa sebagai majikan yang hidupnya tergantung pada mengeksploitasi kaum buruh, memang ada kalanya kaum buruh akan menuntut sekedar perbaikan nasib pada mereka. Tetapi program Demokrasi Rakyat sama sekali tidak bermaksud melikwidasi mereka dengan jalan menasionalisasi perusahaan-perusahaan mereka, malah program Demokrasi Rakyat mau memberi kedudukan yang stabil pada mereka untuk memperbesar tenaga produktif masyarakat, sebagai syarat menuju ke masyarakat sosialis. Justru program Demokrasi Rakyat bertujuan mempertahankan hak-milik perseorangan dari pengusaha-pengusaha nasional. Adalah juga menjadi kewajiban kaum buruh untuk membantu perjuangan pengusaha-pengusaha nasional guna mendapatkan hak-hak mereka yang sewajarnya, guna membantu mereka dalam perlawanannya terhadap monopoli imperialisme dan terhadap penghancuran atas dirinya oleh ekonomi perang. Kaum buruh Indonesia yang yakin, bahwa tujuan sosial, ekonomi dan politiknya hanya bisa dilaksanakan dalam masyarakat yang damai, dengan sekuat tenaga berkewajiban membantu pengusaha-pengusaha nasional dalam mewujudkan ekonomi damai di Indonesia, yaitu ekonomi dimana produksi dan distribusi ditujukan pada barang-barang kebutuhan Rakyat (beras, textile, sepatu, sepeda, dsb.) dan tidak seperti sekarang, dimana produksi dititik-beratkan pada bahan-bahan keperluan perang (timah, karet, bauxiet, dsb.). Hanya dengan adanya perubahan ekonomi perang menjadi ekonomi damai, dapat diadakan perubahan atas tingkat hidup Rakyat yang sekarang makin lama makin merosot. Kaum buruh Indonesia berkewajiban menyokong tiap usaha pengusaha-pengusaha nasional untuk membebaskan diri dari ikatan-ikatan imperialis Belanda dan Amerika, dan membantu perjuangan mereka untuk mencapai adanya perdagangan bebas, terutama perdagangan bebas dengan negeri-negeri Demokrasi Rakyat dan Uni Soviet untuk mendapatkan barang-barang yang lebih murah harganya dan untuk mendapatkan barang-barang-modal (kapitaalgoederen), sebagai syarat permulaan bagi Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhannya akan barang-barang yang diperlukan oleh Rakyat.

Kenyataan-kenyataan diatas adalah bertentangan dengan propaganda majikan-majikan imperialis dan kaki tangannya, dan propaganda ini pada hakekatnya tidak lain daripada usaha kaum majikan imperialis untuk menutupi tujuan mereka yang sesungguhnya. Karena justru imperialismelah yang terus-menerus melikwidasi klas tengah, agar dengan demikian mereka bisa memusatkan atau memonopoli seluruh kehidupan ekonomi di dalam tangan kliknya sendiri. Dan milik imperialis inilah yang telah dan, sedang melikwidasi klas tengah Indonesia. Oleh karena itu pula program revolusi Demokrasi Rakyat menghendaki adanya kerjasama antara seluruh golongan Rakyat, termasuk pengusaha-pengusaha nasional, untuk menghancurkan musuh bersama, yaitu modal besar asing dan sisa-sisa feodalisme, untuk menggagalkan ekonomi perang imperialis dan untuk membangunkan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pengalaman kaum pengusaha nasional Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukkan, bahwa pemerintah Indonesia yang menjadi komprador modal besar asing tidak mungkin sungguh-sungguh berdiri di pihak pengusaha nasional. Untuk menutupi sifat kompradornya, ada kalanya pemerintah Indonesia terpaksa "membantu" sebagian yang sangat kecil dari pengusaha nasional, tetapi disamping itu modal besar asing diberi keleluasaan sepenuhnya untuk menghancurkan dan menelan perusahaan-perusahaan nasional (seperti industri tenun, rokok, batik, percetakan, perdagangan import-export, perusahaan pelajaran, perkebunan karet Rakyat, perusahaan penangkapan ikan laut, dsb.). Semuanya ini menunjukkan, bahwa kaum pengusaha nasional tidak boleh lagi mempunyai ilusi akan mendapat perlindungan yang sungguh-sungguh dari pemerintah komprador, tetapi mereka harus menentukan sikapnya yang benar, yaitu sikap menentang politik komprador dan memihak perjuangan Rakyat Indonesia yang bertujuan menghancurkan imperialisme dan menegakkan sistim Demokrasi Rakyat, yaitu sistim yang menjamin stabilitas kedudukan pengusaha-pengusaha nasional.