EKONOMI INDONESIA DI MASA MENDATANG [2]

          Perjuangan itu harus diringankan dengan alat-alat kerja yang modern. Tenaga manusia harus terpelihara, dengan bantuan teknik!

          Sejalan dengan pemindahan penduduk seperti itu, maka dapat dimajukan industri berangsur-angsur menurut plan yang teratur. Di Jawa maupun di daerah-daerah baru itu. Apabila persebaran penduduk sudah lebih baik, maka dasar penghidupan di tanah Jawa bertambah baik pula, tenaga pembeli rakyat bertambah besar. Di tanah seberang di tempat-tempat yang di buka itu timbul tenaga pembeli baru. Dengan bertambahnya tenaga pembeli rakyat dapatlah didirikan berbagai macam industri, yang pada gilirannya nanti memperbesar pula tenaga pembeli yang ada.

         Tentang industri dan transmigrasi di Indonesia lebih lanjut diterangkan dalam buku karangan saya Beberapa Fasal Ekonomi bagian VI, sehingga tak perlu diuraikan dengan panjang lebar di sini. Yang di atas ini cukuplah untuk menyatakan pokoknya!

         III. Dengan uraian di atas nyatalah, bahwa Indonesia berangsur-angsur mesti menempuh jalan industrialisasi. Tetapi Indonesia tak boleh mengabaikan dasarnya yang asli, yaitu negeri agraria. Penghidupan rakyatnya mestinya terutama pertanian. Dalam hal pokok hidup yang terutama ini ia tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada negeri lain. Apa lagi karena tanahnya amat luas. Dalam soal makanan Indonesia harus mencukupi keperluan rakyatnya, sekalipun jiwanya nanti bertambah sampai 100 juta atau lebih. Tetapi disebelah pertanian mestilah ada industri yang sempurna. Pendek kata, Indonesia mesti menjadi negeri separo pertanian dan separo industri.

           Segala alat dan mesin yang perlu untuk menjalankan industrialisasi dapat diimpor dari luar negeri. Untuk lembarannya harus disediakan barang-barang ekspor yang dihasilkan oleh bumi Indonesia: karet, kapok, kina, minyak, timah, berbagai barang hutan dan banyak lagi lainnya.

          Jika benar, bahwa dunia baru sesudah perang yang baru lalu ini akan menyelenggarakan cita-cita ekonomi, yang disebut oleh Roosevelt freedom from want, yaitu bebas dari kemelaratan hidup, maka perlulah perekonomian dunia diatur dengan cita-cita kemakmuran bersama bagi seluruh bangsa di dunia.

         Jalan yang ditempuh oleh Indonesia untuk memperbesar kemakmuran rakyatnya mestilah pula ditempuh oleh negeri-negeri lain yang selama ini tertindas ekonominya. Istimewa negeri-negeri yang luas tanahnya mestilah bersifat separo industri. Untuk menjalankan industrialisasi di sana perlu mesin-mesin yang dihasilkan oleh negara-negara industri berat. Berhubung dengan itu perlu diatur pertukaran internasional menurut dasar normatif, dasar yang telah dirancang lebih dahulu. Ini hanya bisa diselenggarakan oleh konferensi perekonomian internasional!

         Dengan jalan mengadakan industrialisasi seluruh Asia Timur saja menurut plan yang teratur, maka negeri-negeri industri berat tukang membuat mesin-mesin besar segala rupa, akan memperoleh pekerjaan yang cukup banyaknya, sehingga kaum buruh mereka akan terlepas dari bahaya pengangguran, yang sekarang senantiasa mengancam.

           Untuk mengatur susunan perekonomian dunia, perlulah negeri-negeri di dunia disusun dalam beberapa lingkungan kesatuan ekonomi. Umpamanya Asia Timur dengan Australia dapat dibentuk jadi satu lingkungan. Maupun kedudukan geografinya, maupun struktur perekonomiannya menghendaki daerah ini dijadikan suatu lingkungan “kemakmuran bersama”.

           Lingkungan ini bisa menjadi satu satuan ekonomi dalam ekonomi dunia yang tersusun dalam berbagai golongan. Di sebelah golongan Asia Timur dan Australia serta kepulauan sekitarnya hendaklah ada golongan Asia Barat, golongan Sovyet-Rusia yang merupai benua sendiri dalam bangunan dan ekonominya, golongan Eropa, golongan Laut Tengah, golongan Afrika Selatan, golongan Amerika Utara dan Tengah, golongan Amerika Selatan. Diantara berbagai golongan itu, yang satu-satunya menjadi satu satuan ekonomi dapat diadakan pertukaran barang yang lebih mudah daripada yang terjadi dalam stelsel perekonomian dunia yang tidak teratur, kerja bersama antara berbagai golongan ekonomi untuk mencapai kemakmuran bersama lebih mudah dan teratur. Dan dengan cara begitu akan tercapai ketentraman dan kesejahteraan dalam perekonomian dunia. Oleh karena itu terjamin pula perdamaian yang kekal.

           Hukum kemajuan perekonomian mendorong ke jurusan itu. Apakah cita-cita yang tersebut di atas tercapai di masa yang akan datang ini, itu sukar mengadimkannya. Kapitalisme memang semakin berubah sifatnya, dan tampak arahnya akan digantikan oleh perekonomian kolektif. Akan tetapi, selama kapitalisme belum lenyap sama sekali sifat individualisme masih ada, dan yang diuraikan di atas tidak akan tercapai dengan begitu saja.

          Dengan uraian ini teranglah, bahwa soal ekonomi Indonesia di masa datang ialah pembangunan ke dalam yang berarti menimbulkan kemakmuran rakyat dan pembangunan ke luar yang berarti mengadakan koordinasi dalam pembangunan perekonomian seluruh dunis.

          Sekian tentang asas dan garis besar dari politik perekonomian Indonesia di masa datang.

***

         

           Tetapi sebelum kita dapat melangkah ke jurusan penyelenggaraan asas politik perekonomian kita, perlulah lebih dahulu diselesaikan soal-soal hidup yang mendesak pada waktu ini. Inilah yang akan menjadi acara permusyawaratan ekonomi, yang dimulai hari ini.

           Kesulitan ekonomi Indonesia tidak akan beres kalau tidak dimulai dengan melikuidasi politik perekonomian militer Jepang, yang berdasarkan kepada regionalisme, yaitu sistem blok-blokkan. Dalam sistem itu tiap-tiap daerah disuruh berusaha untuk mencukupi sendiri segala keperluan hidupnya. Akibat dari sistem itu ialah pembagian keperluan hidup yang tidak rata. Barang yang berlebih pada satu daerah tidak dikirimkan kepada daerah yang berkekurangan. Tiap-tiap daerah mempunyai kelebihan satu macam barang di sebelah kekurangan akan barang-barang lain. Tetapi tindakan tukar-menukar kelebihan barang tidak dapat dilangsungkan, karena tiap-tiap daerah mulai mengutamakan kepentingan daerahnya sendiri. Barang masuk dibolehkan, barang keluar dicegah. Karena itu dagang gelap jadi merajalela.

           Maksud sistem ini ialah, supaya tiap-tiap daerah berusaha dengan segiat-giatnya untuk menghasilkan seberapa dapat segala barang keperluan hidup rakyatnya. Muslihat itu diadakan berhubung dengan keadaan perang. Dalam peperangan mungkin jalan perhubungan dirusak dan diputus oleh musuh dengan bom. Kalau yang demikian terjadi, maka satu daerah jadi terpencil dari daerah yang lain. Oleh karena itu, diusahakan supaya, tiap-tiap daerah belajar mencukupi sendiri akan keperluan rakyatnya.

           Akan tetapi muslihat seperti itu tidak berarti, bahwa barang penghasilan yang berlebih pada satu daerah tidak boleh dikeluarkan untuk daerah lain. Sungguhpun begitu, orang salah raba. Pengeluaran barang dari satu daerah untuk daerah lain dipersukar, sehingga seluruh ekonomi jadi timpang.

           Oleh karena itu sistem regionalisme Jepang itu, yang membawa kerugian ekonomi pada segala tempat harus dibongkar selekas-lekasnya, dicabut dengan akar-akarnya. Republik Indonesia yang mengenal rakyat Indonesia seluruhnya, tidak mengakui pada dasarnya sistem yang didasarkan kepada kepentingan golongan. Tujuan Republik Indonesia ialah meratakan pembagian barang-barang keperluan hidup kepada seluruh rakyat. Daerah yang berkelebihan akan sesuatu barang, istimewa beras, harus membantu daerah yang berkekurangan akan barang itu. Badan-badan pemerintah hendaklah mengusahakan, supaya barang yang mengalir dari tempat yang berkelebihan itu ada tukarnya yang pantas dan sepadan. Maupun dengan uang ataupun dengan barang lain.

            Satu akibat lagi dari peperangan atas ekonomi Indonesia ialah bahwa pertukaran barang yang dengan perantaraan uang jadi terganggu. Orang tani yang menghasilkan barang makanan, suka menerima uang sebagai tukaran barangnya, asal ia dapat membeli barang pakaian dengan uang yang diterimanya itu. Akan tetapi kita tahu, bahwa pakaian yang dibutuhkan oleh orang tani hampir tak ada di jual. Oleh karena itu buat apa uang baginya? Sering ia tak mau menerima uang sebagai tukaran padi atau berasnya. Uang diterimanya juga sekedar untuk pembeli barang keperluan hidup lainnya, yang tidak dihasilkannya sendiri. Tetapi dalam praktek hidup sekarang, sering juga ia tidak dapat membeli barang-barang yang lain itu yang tidak berasal dari pertanian.

            Orang tani ingin mendapat garam, gula, ikan asin, rokok, minyak tanah untuk mencukupi keperluan hidupnya. Tetapi, betapakah sukarnya bagi mereka untuk memperoleh semuanya itu dan betapa pula mahal harganya?

           Lebih sukar lagi hidup orang kota, yang sebagan besar terdiri dari pegawai dan buruh, yang tidak langsung menghasilkan barang-barang keperluan hidup. Barang penghasilannya ialah jasa yang diberikan kepada badan-badan pemerintah atau majikan, dan tukaran jasanya diterimanya dengan uang. Dan dengan uang yang diperoleh sebagai gaji dan upah tidak selamanya dia dapat menukari barang-barang keperluan hidupnya. Kita yang pernah hidup di kota-kota besar tahu, bahwa tukang sayur, tukang jual telur dan ayam atau orang yang menjual beras sering-sering tidak mau menerima beli barangnya dengan uang. Ia meminta barang sebagai tukarnya. Terutama ia meminta pakaian, kadang-kadang rokok, “kooa” diterimanya juga. Tetapi nyatalah, bahwa pertukaran langsung barang dengan barang tidak dapat dipenuhi oleh orang kota dengan terus-menerus. Pada suatu ketika – dan ketika itu cepat datangnya – persediaan pakaiannya mulai tipis, dan tinggallah keperluan minimum bagi dia sendiri. Dari mulai itu ia tidak dapat lagi melakukan pertukaran langsung.

            Dengan bukti-bukti ini yang dapat kita alami setiap hari, nyatalah bahwa tindakan memutar ekonomi perang jadi ekonomi biasa tidak tercapai dengan merombak saja pagar-pagar perekonomian antara daerah dengan daerah yang diperbuat oleh Jepang. Pertukaran merdeka tidak dapat dilangsungkan, sebab mesti kandas jalannya.

           Ketimpangan yang timbul dalam perekonomian sekarang ialah, karena pertukaran yang seimbang antara kota dan desa tidak ada lagi. Di masa damai kota hidupnya dari industri dan dagang itu dipertukarkan dengan orang desa, yang menghasilkan barang makanan. Selama perang, industri dan dagang di kota sangat mundur, dan bagian-bagiannya ada yang mati sama sekali. Dan kerajinan yang dahulu banyak bertempat di kota, pindah ke desa, sebab bahan-bahannya ada di desa. Orang tani seberapa dapat membuat pakaiannya sendiri dari kapas dan kapok atau serat yang ditanamnya sendiri. Dan ada kalanya orang kota datang ke desa untuk membeli pakaian yang perlu dipakainya. Karena itu pertukaran antara kota dan desa tidak seimbang lagi. Aliran barang tertuju ke satu jurusan saja, dari desa ke kota, tidak lagi timbal-balik. Dan oleh karena itu uang mengalir ke desa dengan tiada dapat dipergunakan oleh orang tani. Lalu masyarakat menghadapi kesukaran pembagian yang berpengaruh atas keinsafan produksi.

           Sebelum perhubungan impor-impor dengan luar negeri berjalan normal, ekonomi kota akan terus menghadapi kesukaran. Hidupnya industri dalam kota banyak bergantung dari impor bahan dan mesin.

Oleh karena itu pasal yang terutama yang harus dibereskan dengan segera ialah:

a). Cara bagaimana mengatur pembagian barang-barang keperluan hidup yang terbatas jumlahnya itu, dengan jalan sebaik-baiknya, sehingga dalam garis kemungkinan yang ada tercapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi segala penduduk.

b). Dengan alat yang jauh dari pada cukup dan sempurna, bagaimana mengatur organisasi produksi dengan mengindahkan tuntutan motif ekonomi: mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga yang sedikit-dikitnya? Bulatnya kita harus menyusun tenaga dan alat yang ada sedemikian rupa, sehingga tercapai penghasilan yang sebaik-baiknya.

             Kedua hal ini bersangkut-paut, dan kesempurnaan kedua-dua usaha itu sangat bergantung kepada alat pengangkutan. Sebab itu pokok segala soal produksi dan pembagian ialah memperbanyak alat perhubungan: kereta api dan oto-gerobak. Antara jalan kereta api dan jalan oto-gerobak mestilah ada koordinasi. Oleh karena itu jawatan kereta api dan jawatan oto-gerobak mestilah berpusat pada satu tangan yaitu kementrian perhubungan. Kalau perhubungan tidak beres, jalan pembagian barang tidak beres pula.

            Kita semuanya tahu, bahwa alat pengangkutan sekarang sangat kurang. Jalan kereta api banyak yang dirombak oleh Jepang; relnya dibawa ke Birma untuk membuat jalan kereta api di sana. Demikian juga lebih dari 40% dari alat pengangkutan kereta api, lokomotof dan wagon diangkut keluar. Dan yang diangkut itu adalah yang terbaik, sehingga kapasitas pengangkutan kereta kurang dengan 60%. Alat pengangkutan atau gerobak hampir habis sama sekali. Di sini – boleh dikatakan – terdapat kemunduran yang hampir 100%.

Kalau kita dapat mengadakan perhubungan tukar-menukar dengan dunia luaran, yang terutama sekali yang harus didatangkan ialah alat pengangkutan sebanyak-banyaknya.

             Untuk menyelenggarakan keintensifan dan koordinasi produksi serta mencapai pembagian barang kepada seluruh rakyat dengan jalan yang sebaik-baiknya, hendaklah diadakan sentralisasi dari pejabatan kemakmuran negara. Hanya dengan adanya sentralisasi itu, dapatlah dilakukan pemindahan barang dari daerah yang berkelebihan ke daerah yang berkekurangan, dengan mengingat pemakaian transpor yang sedikit-dikitnya. Dalam menyelenggarakan ekonomi pembagian, ekonomi transpor tidak boleh diabaikan; istimewa pada waktu kekurangan alat seperti sekarang ini.

              Pembagian yang adil menghendaki pembagian yang sama rata bagi seluruh rakyat, sekurang-kurangnya tentang bahan makanan yang terpenting. Pembagian beras sekarang tidak rata. Ada daerah yang membagikan 200 gram beras kepada seorang sehari, ada yang 150, malahan ada yang 100 gram. Jika pejabatan kemakmuran disentralisasi, dengan produksi padi yang dicapai sekarang, kepada tiap-tiap orang dapat dibagikan 200 gram sehari.

             Gula pasir adalah barang yang berlebih-lebih. Apakah tidak mengherankan, kalau masih saja berlaku sistem yang seorang mendapat pembagian gula sekilo, sebulan, sedangkan keperluan seseorang akan gula rata-rata 3 kilo sebulan? Kekurangan yang 2 kilo itu terpaksa dibeli di pasar gelap, dengan harga yang bukan main mahalnya? Ini bukan ekonomi lagi! Dengan menaikkan bagian seseorang akan gula pasir sampai 3 kilo sebulan, maka dengan sendirinya hilang pasar gula gelap, yang menguntungkan kepada beberapa tukang catut saja. Juga sistem pembagian Jepang ini harus dibongkar sama sekali.

             Kepentingan tentang beras adalah sama antara orang kota dan orang tani. Kedua-dua golongan mesti mendapat beras, karena nasi adalah dasar hidup yang terutama. Tetapi terhadap berbagai barang ada perlainan antara keperluan orang kota dengan keperluan orang tani. Pembagian minyak kelapa sangat perlu dalam kota, sedangkan orang tani sebagian dapat memperbuatnya sendiri. Sebaliknya pembagian minyak-tanah sangat dibutuhkan oleh orang tani, sebab di desa umumnya tidak ada listrik. Orang kota tidak begitu perlu akan minyak tanah.

            Kalau seterusnya dapat diadakan sistem pembagian keperluan hidup lainnya, seperti jagung, singkong, ubi, kedele, kacang hijau, buah kelapa, garam, ikan asin, sabun, dan rokok, yang boleh berlain-lain susunannya menurut keadaan tempat dan kebiasaan hidup penduduknya, maka akan ternyata, bahwa Indonesia dan Jawa khususnya tidak kekurangan makanan. Yang kurang hanya sistem pembagian bahan makanan dan keperluan hidup yang teratur. Marilah kita tumpahkan segala minat kita untuk mengadakan sistem pembagian yang teratur dan adil, supaya bertambah kemakmuran rakyat. Kalau kita sanggup menyelenggarakan ini, maka tidak sedikit sumbangan kita kepada rakyat untuk memperkuat tenaga produktif dan tenaga perjuangan!

              Tentang produksi, tidak perlu dipaparkan dengan panjang lebar, bahwa tiap-tiap produksi harus diintensifkan. Dan memang dapat diintensifkan, dari mulai sekarang juga.

Sebagai akibat daripada politik perekonomian Jepang, yang menyita dan memeras dengan harga yang jauh lebih rendah daripada ongkos produksi, maka banyak sekali kemunduran dalam pertanian dan perkebunan.  Dimana-mana terlihat bekas dari pemerasan hasil. Perhatikanlah saja tanaman kelapa seluruh Jawa. Banyak sekali pohon yang tidak berbuah atau kurang buahnya, akibat daripada kebanyakan memetik buah yang masih muda di masa yang baru lalu. Orang berbuat begitu, karena tak mau menjual buah kelapanya kepada pemerintah dengan harga yang sangat murah. Karena itu dipetik selagi muda dan dijual dengan diam-diam.

Juga penghasilan padi banyak mundurnya. Bukan saja karena banjir atau musim kemarau, melainkan juga karena terlalu banyak tenaga tani dikerahkan sebagai romusha.

           Bahaya kekurangan tenaga dalam pertanian akan mengancam terus, jika kita tidak sanggup mengatur pembagian tenaga pekerja yang seimbang antara produksi dan perjuangan. Banyak pemuda tani yang ditarik ke tempat perjuangan atau ke belakang tempat perjuangan, dengan tiada mempergunakannya sepenuh-penuhnya. Berbagai macam barisan meminta pula tenaga untuk persiapan perjuangan dan untuk menjaga jalan dengan cara yang melebih-lebihi. Oleh karena itu banyak sawah dan ladang yang terlantar atau tidak sempurna dikerjakan. Penghasilan mundur. Jikalau barisan perjuangan dan penjagaan diatur secara rasional dengan mengadakan koordinasi yang tepat, maka banyak sekali tenaga yang separo menganggur dalam lapangan ini yang dapat dikerahkan kembali untuk mengintensifkan produksi.

            Demikian juga peternakan dan perikanan! Dalam daerah inilah terdapat kemunduran yang sebesar-besarnya. Pembaruan yang berdasar kepada plan yang teratur harus dijalankan dengan selekas-lekasnya.

            Bahwa hutan yang banyak tandus harus dibarui selekas-lekasnya, tidak perlu dipaparkan dengan panjang lebar. Kita semuanya tahu, bahwa keadaan hutan penting artinya bagi pertanian.

            Dalam pada itu, dengan segala tenaga yang ada pada rakyat kita, kita harus menjalankan industri yang ada dengan sebaik-baiknya. Tenaga teknik kita sangat kurang. Oleh karena itu tuntutan ekonomi perusahaan the right man on the right place harus dipenuhi dalam segala lapangan pekerjaan. Istimewa pada pimpinan! Di sini kita harus belajar efficiency.

           Yang terpenting dalam hal ini ialah soal mengadakan koordinasi antara berbagai macam industri yang saling membutuhkan, oleh karena barang-sudah yang dihasilkan oleh industri yang satu menjadi bahan bagi industri yang lain. Umpamanya, pabrik kertas memerlukan sebagai bahan kaustiksoda yang dihasilkan sebagai barang-sudah oleh pabrik soda. Soda itu juga perlu bagi industri lain, misalnya industri sabun.

           Berhubung dengan itu, maka perlu sekali diadakan koordinasi antara berbagai macam produksi, supaya jalan penghasilan itu lancar dan teratur, tidak tertegun-tegun karena menunggu selesainya produksi yang lain. Untuk memudahkan usaha mengkoordinir itu, perlulah diadakan gabungan atau konsentrasi perusahaan-perusahaan yang serupa hasilnya. Pada dasarnya perusahaan harus digabungkan menurut perhubungannya yang semestinya. Tidak menurut daerah. Selanjutnya tiap-tiap perusahaan harus memandang usahanya sebagai bagian daripada usaha rakyat seluruhnya, sebab itu hasil tiap-tiap perusahaan bukanlah semata-mata untuk mereka yang bekerja di dalamnya saja, melainkan untuk memperbesar kemakmuran rakyat seluruhnya.

          Demokrasi mesti ada dalam perusahaan! Tetapi demokrasi ekonomi janganlah dipahamkan salah, hingga menjadi syindikalisme. Oleh karena tiap-tiap perusahaan adalah bagian yang tidak lepas daripada perusahaan rakyat seluruhnya, maka pimpinan tiap-tiap perusahaan takluk kepada dasar yang lebih tinggi. Persatuan pimpinan adalah di tangan pemerintah, Negara atau pada badan yang diserahi oleh pemerintah dengan pimpinan dan pengawasan. Kontrol atas pimpinan negara adalah pada Badan Perwakilan Rakyat Kaum buruh tiap-tiap perusahaan berhak memajukan usul tentang pimpinan pekerjaan, tetapi tak dapat mengubah pimpinan dengan sesuka-sukanya saja, dengan tiada setahu atau persetujuan pemerintah. Tetapi kaum buruh berhak memutuskan secara mufakat tentang segala hal yang mengenai keselamatan mereka bekerja. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara mereka yang memimpin pekerjaan dan buruh. Semuanya sama-rata dan sama-rasa.

             Tetapi sebaliknya, dalam waktu bekerja disiplin mesti berlaku. Yang bekerja tunduk kepada yang memimpin. Demokrasi ekonomi tidak bermaksud merombak disiplin, malahan memperkuat. Sebab demokrasi ekonomi memang tanggung jawab bersama dari segala kaum buruh terhadap hasil perusahaan kepada masyarakat.

        Cara menyusun koordinasi produksi, supaya tertanam dasar yang teguh bagi pembangunan perekonomian rakyat, adalah juga acara konferensi ekonomi ini dan bagi konferensi yang akan datang.

           Marilah kita rundingkan semuanya itu dengan seksama.

           Dengan ini saya buka sidang konferensi ekonomi ini.

          Pidato ini diucapkan pada Pembukaan Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, 3 Februari 1946, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun.

         Sumber: Inti Idayu Press, 1971, Hal. 139 – 156